Sergap.web.id | MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT – 5 November 2026 – Dugaan pembuangan material sisa aktivitas pengelolaan semen Portland Cement (PC) merek Tiga Roda ke kawasan perairan Sungai Kapuas, tepatnya di wilayah Wajok, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah, menuai sorotan. Afriansyah mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat bersama instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas operasional yang diduga berpotensi mencemari lingkungan tersebut.
Afriansyah meminta Kapolda Kalbar tidak mengabaikan laporan masyarakat. Ia juga mendorong agar aktivitas operasional yang diduga berisiko menimbulkan pencemaran dipertimbangkan untuk dihentikan sementara sampai pemeriksaan lapangan, dokumen persetujuan lingkungan, serta pengelolaan material sisa kegiatan usaha dinyatakan sesuai ketentuan.
Menurutnya, Sungai Kapuas bukan sekadar jalur transportasi air, melainkan sumber kehidupan masyarakat, tempat nelayan mencari penghidupan, serta ekosistem yang harus dilindungi dari berbagai aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
“Jangan sampai aktivitas usaha berjalan normal, sementara masyarakat harus menanggung risiko pencemaran. Kami meminta Kapolda Kalbar turun tangan dan memastikan aktivitas yang diduga berpotensi mencemari Sungai Kapuas dihentikan sementara sampai seluruh fakta dan dokumen lingkungannya diperiksa,” tegas Afriansyah.
Persoalan ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan material atau limbah sisa aktivitas pengelolaan semen yang terbuang ke kawasan perairan Sungai Kapuas.
Bahkan, pada Jumat, 30 Oktober 2026, muncul laporan mengenai masyarakat yang berada di sekitar bagian bawah kapal atau fasilitas operasional terkena material yang diduga berasal dari kegiatan tersebut.
Informasi itu memerlukan pembuktian secara ilmiah dan objektif. Pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan keterangan sepihak, tetapi harus dilakukan melalui identifikasi jenis material, penelusuran sumbernya, pengambilan sampel, serta pengujian laboratorium oleh pihak yang berkompeten.
Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah material yang dilaporkan benar merupakan limbah kegiatan pengelolaan semen, apakah mengandung bahan yang berpotensi mencemari, serta apakah terdapat dampak terhadap kualitas air Sungai Kapuas.
Sorotan lainnya muncul setelah Manajer Lapangan melalui komunikasi telepon seluler mengakui bahwa pihak pengelola melakukan pengusiran terhadap sejumlah pemancing di sekitar lokasi operasional.
Alasan yang disampaikan pihak pengelola berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya perompak di kawasan perairan tersebut.
Keterangan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai dasar pengamanan kawasan, prosedur pembatasan aktivitas masyarakat, serta apakah kekhawatiran tersebut pernah disampaikan atau dikoordinasikan dengan aparat keamanan.
Afriansyah menilai persoalan keamanan tidak boleh menjadi alasan yang tidak jelas untuk membatasi aktivitas masyarakat tanpa penjelasan yang transparan.
Jika memang terdapat potensi ancaman keamanan, pihak pengelola semestinya dapat berkoordinasi dengan aparat berwenang agar penanganannya memiliki dasar dan prosedur yang jelas.
Tim Investigasi Sudah Mendatangi Kantor Pengelola
Sebelumnya, tim investigasi media bersama unsur Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat telah mendatangi kantor pengelola untuk meminta penjelasan terkait laporan masyarakat tersebut.
Dalam pertemuan itu, tim bertemu dengan Afnan yang disebut sebagai Wakil Manajer, di ruangan kantor Manajer Rafael.
Afnan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas informasi yang diberikan serta menyatakan akan meneruskan laporan tersebut kepada pihak atasannya.
Namun, Afriansyah menilai penyampaian informasi secara administratif belum cukup untuk menjawab substansi persoalan.
Pihak manajemen perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sistem pengelolaan material semen, pengendalian debu, penanganan material sisa, pengelolaan air limbah apabila dihasilkan, serta mekanisme pencegahan agar tidak terjadi pencemaran terhadap perairan.
Afriansyah meminta aparat penegak hukum dan instansi lingkungan hidup menelusuri sejumlah aspek mendasar, antara lain,Legalitas kegiatan usaha dan kelengkapan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,Sistem pengendalian material sisa agar tidak jatuh atau masuk ke Sungai Kapuas,Ketersediaan fasilitas dan prosedur pengelolaan air limbah apabila kegiatan tersebut menghasilkan air limbah,Riwayat pemeriksaan serta hasil pengujian kualitas air di sekitar lokasi operasional,Dasar hukum dan prosedur pengelola dalam membatasi aktivitas masyarakat yang memancing di sekitar kawasan,Bentuk pertanggungjawaban perusahaan maupun pihak terkait apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran lingkungan.
Ia juga meminta Polda Kalbar berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan langsung, mengamankan bukti yang relevan, mengambil sampel air di titik hulu dan hilir, serta menelusuri sumber material yang dilaporkan masuk ke perairan.
Secara yuridis, dugaan pencemaran tersebut perlu ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait.
Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan, masing-masing dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian.
Sementara itu, Pasal 104 mengatur ketentuan pidana terkait dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan yang diwajibkan sesuai ketentuan hukum.
Adapun Pasal 116 mengatur pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ditentukan undang-undang.
Kendati demikian, penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti ilmiah, identifikasi pelaku, serta pemenuhan seluruh unsur tindak pidana. Dugaan yang berkembang saat ini belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti.
Afriansyah menegaskan bahwa desakan pemeriksaan bukan bertujuan menghambat investasi ataupun aktivitas perekonomian. Sebaliknya, pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Mempawah, instansi lingkungan hidup, serta aparat penegak hukum diminta mengambil langkah konkret dan tidak saling melempar tanggung jawab.
Ia berharap hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada publik, termasuk hasil uji laboratorium, status dokumen lingkungan, dan langkah penanganan apabila ditemukan pelanggaran.
Apabila terbukti terjadi pencemaran, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan resmi juga harus diumumkan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Sungai Kapuas bukan milik perusahaan. Sungai Kapuas merupakan sumber kehidupan masyarakat yang wajib dijaga bersama.
Afriansyah kembali menegaskan tiga tuntutan utama: pemeriksaan menyeluruh oleh Polda Kalbar dan instansi lingkungan hidup, pengujian kualitas air secara independen, serta penghentian sementara aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran apabila ditemukan dasar dan indikasi risiko yang memadai.
AFRIANSYAH: PERIKSA DUGAAN LIMBAHNYA, BUKA HASILNYA KEPADA PUBLIK, DAN LINDUNGI SUNGAI KAPUAS!
Tim Investigasi Media – Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kalimantan Barat.
Red/Tim*
