Sergap.web.id | JAKARTA — Dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional menjadi perhatian serius. Persoalan ini dinilai tidak sekadar menyangkut pelanggaran prosedur penggunaan perangkat penyadapan, tetapi juga berpotensi menyentuh persoalan keamanan negara, penyalahgunaan kewenangan, serta integritas institusi penegak hukum.
Dalam keterangannya tertanggal 4 November 2026, Jacob Ereste menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri dalam praktik penyadapan tersebut. Ia menilai, apabila dugaan itu terbukti, persoalan tersebut harus dipandang sebagai perkara serius yang membutuhkan pengusutan menyeluruh.
Jacob juga mengemukakan dugaan pemindahan sejumlah perangkat penyadapan milik negara dari Mabes Polri ke kediaman pribadi sejumlah pejabat. Menurutnya, penggunaan aset negara di luar kewenangan dan prosedur resmi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan harus diperiksa secara terbuka.
Sejumlah nama jenderal polisi turut disebut dalam tulisan tersebut, termasuk dugaan adanya instruksi dari pejabat tertentu. Namun, tuduhan mengenai pemberi perintah, pelaksanaan penyadapan, hingga dugaan keterlibatan pihak lain masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi resmi dari aparat berwenang.
Jacob juga mengaitkan dugaan penyadapan dengan persoalan lain, termasuk dugaan pemerasan dan aktivitas pertambangan. Ia menilai, apabila ditemukan keterkaitan antarkasus, aparat penegak hukum harus mengembangkan penyelidikan berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Lebih jauh, dugaan penyadapan terhadap kepala negara perlu mendapat perhatian khusus karena menyangkut perlindungan komunikasi dan keamanan Presiden. Apabila benar informasi hasil penyadapan diperjualbelikan atau diserahkan kepada pihak asing, persoalan tersebut dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan nasional.
Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan secara independen, profesional, dan transparan. Setiap pihak yang disebut dalam dugaan perkara tersebut harus memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi serta tetap mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah.
Hingga terdapat keterangan resmi dan bukti hukum yang dapat diverifikasi, informasi mengenai penangkapan sejumlah jenderal, penetapan tersangka, serta dugaan perintah penyadapan perlu diperlakukan sebagai klaim yang masih harus dikonfirmasi.
Pengusutan secara terbuka menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi publik sekaligus memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh pihak, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
Sumber: Jacob Ereste
Red/Editor*
